 |
| sumber:merdeka.com |
Tahun 2014, aku menginjakkan kakiku di Yogyakarta. Aku ke Yogyakarta bertujuan untuk menempuh pendidikan di tingkat universitas. Selayaknya pendatang baru, Jl Malioboro dan perempatan Titik Nol Kilometer selalu menjadi tempat yang menarik di Yogyakarta, karena sepanjang Jl. Malioboro adalah destinasi wisatawan lokal dan asing yang membuat Yogyakarta sangat terkenal sebagai kota pariwisata. Bulan-bulan awal saya di Yogyakarta hampir setiap malam saya dan teman saya menghabiskan malam dengan menelusuri Jl. Malioboro lalu berhenti di sekitar perempatan Nol Kilometer.
Kami mempunyai kebiaasaan menaruh motor dimanapun asalkan aman dan gratis. Aman dalam artian pinggir trotoar yang tidak tertabrak jika ada mobil lewat. Tempat gratis adalah pinggir trotoar yang tidak ada petugas jaga parkirnya, karena di beberapa titik seperti Benteng Vredeubug dan depan bangunan BNI menjadi tempat parkir. Tulisan-tulisan “dilarang parkir” tidak kami gubris, bahkan saat iseng kami sengaja memarkir motor di bawah tulisan larangan tersebut. Sambil tertawa dan membayangkan kelucuan-kelucuan yang akan terjadi jika motor diangkut, kami berlalu mencari penjual kopi keliling dan rokok ketengan.
Tidak terasa dua tahun saya di Jogja. Saya sudah lupa kapan terakhir kali main ke jl. Malioboro. Hingga pada suatu malam, saya dan teman-teman melihat reklame penolakan terhadap pemindahan lahan parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Info yang saya lansir dari Tempo.co, Meskipun relokasi mendapat penolakan dari Paguyuban Juru Parkir Malioboro, relokasi tetap dijalankan pada tanggal 4 April 2016. Polisi menurunkan 300 personil untuk menjaga jalannya relokasi ke parkiran Abu Bakar Ali. Pengamanan di Malioboro tak hanya saat relokasi, tapi juga akan berlangsung intensif dari 4 hingga 10 April 2016. Dengan sistem shift pihak kepolisian. "Tak hanya gangguan keamanan, tapi juga kondisi lalu lintas," ujar juru bicara Polrestabes Yogyakarta, Ajun Komisaris Partuti, kepada Tempo, Ahad, 3 April 2016.
Dalam setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sering menimbulkan pro dan kontra yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Hal ini juga terjadi di peristiwa relokasi parkir yan memecah dua kubu.
Dalam setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sering menimbulkan pro dan kontra yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Hal ini juga terjadi di peristiwa relokasi parkir yan memecah dua kubu.
“Dalam paguyuban juru parkir Yogyakarta terjadi perpecahan antara kelompok yang pro dan kontra. Di tingkat induk paguyuban, Forum Komunikasi Pekerja Parkir Yogyakarta (FKPY), terjadi beda pendapat soal relokasi. Begitu juga halnya di tingkat Paguyuban Parkir Malioboro. Paguyuban Parkir Malioboro, yang diketuai Sigit Karsana Putra, menolak relokasi tersebut” Tulis Tempo.co edisi 3 April 2016
Saya tidak begitu mengikuti, bagaimana jalannya Relokasi dari parkir sisi timur Jl. Malioboro ke Parkiran Abu Bakar Ali. Tapi hendaknya pemerintah memperhatikan dan mengkaji secara serius sebab dan akibat dari setiap tata kelola kota. Pemerintah harus dapat mengkaji dari segi ekonomi. Pihak manakah yang akan diuntungkan dan dirugikan.
Saya tidak begitu mengikuti, bagaimana jalannya Relokasi dari parkir sisi timur Jl. Malioboro ke Parkiran Abu Bakar Ali. Tapi hendaknya pemerintah memperhatikan dan mengkaji secara serius sebab dan akibat dari setiap tata kelola kota. Pemerintah harus dapat mengkaji dari segi ekonomi. Pihak manakah yang akan diuntungkan dan dirugikan.
50 ribu sehari selama dua bulan, adalah uang ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada tukang parkir yang lahan parkirnya terkena relokasi. Padahal menurut Hanarto salah satu juru parkir Malioboro mengatakan bahwa dalam sehari dirinya mampu membawa pulang uang 300 ribu hingga 400 ribu sehari.
“Apalagi saat musim liburan. Dalam sebulan juru parkir Malioboro bisa membawa pulang Rp 9 juta sampai Rp 12 juta, diatas gaji pegawai kantoran di Yogyakarta,” tulis Tempo.co edisi 2 April 2016. Hanarto adalah salah satu dari 95 juru parkir resmi yang terdaftar di Pemerintahan Yogyakarta.
Setiap kebijakan-kebijakan politik pemerintah selalu menimbulkan efek domino. Dimana persoalan tidak hanya tentang 95 juru parkir terebut. Juru parkir yang bekerja di area Malioboro juga mempunyai tanggungan keluaga. Seperti Sigit Karsana Putra, ketua Paguyuban Juru Parkir Malioboro yang mampu menyekolahkan anaknya di Universitas Gadjah Mada (UGM) dari mata pencahariannya sebagai juru parkir. Sigit menuntut agar ada kompensasi yang diberikan untuk biaya pendidikan anak mereka. Ditengah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, Sigit dan Juru parkir lainnya harus memutar otak untuk tetap menyekolahkan anak mereka.
Setiap kebijakan-kebijakan politik pemerintah selalu menimbulkan efek domino. Dimana persoalan tidak hanya tentang 95 juru parkir terebut. Juru parkir yang bekerja di area Malioboro juga mempunyai tanggungan keluaga. Seperti Sigit Karsana Putra, ketua Paguyuban Juru Parkir Malioboro yang mampu menyekolahkan anaknya di Universitas Gadjah Mada (UGM) dari mata pencahariannya sebagai juru parkir. Sigit menuntut agar ada kompensasi yang diberikan untuk biaya pendidikan anak mereka. Ditengah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, Sigit dan Juru parkir lainnya harus memutar otak untuk tetap menyekolahkan anak mereka.
Di tengah hingar bingar Yogyakarta, sebagai salah satu tempat tujuan wisata favorite bagi wisatawan domestik atau wisatawan asing. Yogyakarta memiliki luka-luka yang belum tersembuhkan. Jika kita berputar-putar di Yogyakarta kita pasti dapat melihat suara-suara protes seperti “Jogja Ora Didol”, “Jogja Berhenti Nyaman”, dan tulisan-tulisan di sudut-sudut gelap Jogja lainnya, merupakan suara jeritan yang tidak terdengar.
Relokasi Parkir sisi timur Malioboro ke Parkiran Abu Bakar Ali yang digadang-gadang sebagai tempat parkir modern merupakan salah satu peristiwa bahwa pembangunan di Yogyakarta guna menunjang kenyamanan wisatawan, tidaklah berpihak kepada masyarakat Yogyakarta. Kemajuan wisata di Yogyakarta hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal besar.
Relokasi Parkir sisi timur Malioboro ke Parkiran Abu Bakar Ali yang digadang-gadang sebagai tempat parkir modern merupakan salah satu peristiwa bahwa pembangunan di Yogyakarta guna menunjang kenyamanan wisatawan, tidaklah berpihak kepada masyarakat Yogyakarta. Kemajuan wisata di Yogyakarta hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal besar.
Pembangunan–pembangunan yang terjadi, di Yogyakarta merupakan metode pembangunan yang diwariskan dari Orde Baru. Soeharto dinobatkan sebagai bapak pembangunan. Namun pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto merupakan pembangunan yang tidak benar-benar berorientasi terhadap masyarakat.
Jika, kita melihat kebelakang. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diinisiasi oleh istri Soeharto yaitu Tien Soeharto mendapat kecaman keras dari mahasiswa. Mereka menganggap bahwa pembangunan TMII tidaklah tepat sasaran. Menurut mahasiswa, pembangunan TMII bukanlah kebutuhan pokok. Apalagi inisiatif Tien tersebu muncul saat presiden Soeharto sedang giat meminta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Biaya pembangunan TMII yang mahal dan ketidak jelasan sumber dana dianggap oleh mahasiswa bertolak belakang dengan kepentingan negara saat itu. Mereka juga menyoroti sikap yang tidak jelas dari Menteri Amirmahcmud yang mendukung proyek Ibu Negara. Mahasiswa mengecam biaya Rp 10,5,-milyar yang amat mahal dari proyek prstise tersebut. (Francois Railon 1985:95)
Sejarah merupakan tolak ukur untuk membangun negara yang lebih baik. Sejarah memang tidak selalu objektif, tapi setidaknya dari sejarah kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang terjadi saat itu. Teks-teks sejarah dapat dijadikan sebuah panduan. Saya masih berharap semoga Yogyakarta tetap akan menjadi kota yang nyaman seperti lirik lagu “Yogyakarta” yang dinyanyikan Katon Bagaskara.
Jika, kita melihat kebelakang. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diinisiasi oleh istri Soeharto yaitu Tien Soeharto mendapat kecaman keras dari mahasiswa. Mereka menganggap bahwa pembangunan TMII tidaklah tepat sasaran. Menurut mahasiswa, pembangunan TMII bukanlah kebutuhan pokok. Apalagi inisiatif Tien tersebu muncul saat presiden Soeharto sedang giat meminta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Biaya pembangunan TMII yang mahal dan ketidak jelasan sumber dana dianggap oleh mahasiswa bertolak belakang dengan kepentingan negara saat itu. Mereka juga menyoroti sikap yang tidak jelas dari Menteri Amirmahcmud yang mendukung proyek Ibu Negara. Mahasiswa mengecam biaya Rp 10,5,-milyar yang amat mahal dari proyek prstise tersebut. (Francois Railon 1985:95)
Sejarah merupakan tolak ukur untuk membangun negara yang lebih baik. Sejarah memang tidak selalu objektif, tapi setidaknya dari sejarah kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang terjadi saat itu. Teks-teks sejarah dapat dijadikan sebuah panduan. Saya masih berharap semoga Yogyakarta tetap akan menjadi kota yang nyaman seperti lirik lagu “Yogyakarta” yang dinyanyikan Katon Bagaskara.
Sumber Buku:
Railon, Francois. Politik Ideologi
Mahasiswa Indonesia. 1985. LP3ES: Jakarta
SumberInternet
Tempo.co. Ratusan Polisi Amankan
Relokasi Parkir Malioboro. 2016
(https://m.tempo.co/read/news/2016/04/03/058759379/ratusan-polisi-amankan-relokasi-parkir-malioboro)
Tempo.co. Juru Parkir Malioboro Bisa Kuliahkan anaknya di
UGM. 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar